IMPLEMENTASI PASAL 68 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERKAIT PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL

ABSTRAKrnrnDalam pelaksanaan otonomi daerah presiden sebagai pemegang jabatan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat memberhentikan kepala daerah akibat tidak melaksanakan program strategis nasional. Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah apakah Pasal 68 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dapat membatasi kewenangan Kepala Daerah untuk melaksanakan otonomi daerahnya dan bagaimana mekanisme pemberhentian kepala daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional.rnMetode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, Sebagai landasan berfikir yang bersifat teoritis penelitian ini menggunakan (doctrinal esarch).rnBerdasarkan hasil penelitian ini bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tidak mencerminkan otonomi secara luas akibat dengan adanya hal itu pemerintahan daerah dapat terhambat dalam memaksimalkan potensi daerahnya karena terbatas dengan adanya pemberlakuan pasal 68 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, dalam hal ini terkait mekanisme penjatuhan sanksi administrative terhadap kepala daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional diatur oleh PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Penjatuhan sanksi administratif teguran tertulis dilakukan secara hierarkis oleh Mendagri untuk Gubernur/Wakil Gubernur serta oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota Wakil Wali Kota Untuk penjatuhan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian (permanen) dilakukan oleh Presiden untuk Gubernur/Wakil Gubernur atas usul Mendagri, serta oleh Mendagri untuk pemberhentian Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.rnKata Kunci: Program strategis nasional, Pemberhentian kepala daerah, Otonomi Daerah.