TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ABSTRAKrnPemilihan umum merupakan suatu langkah untuk memilih seseorang yang akan menempati kursi-kursi dalam pemerintahan yang dimana diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemilihan Umum. Namun pada awal Tahun 2024, Muhaimin Iskandar Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Muhaimin Iskandar berpendapat, pelaksaan pemililihan umum pada Tahun 2024 sangat mengganggu upaya pelaksanaan pemerintah dalam melaksanakan pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung, sehingga perlu adanya penundaan pemilihan umum 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun lagi. Apabila mengacu pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”. Maka, kondisi pelaksanaan pemilihan umum yang dianggap tidak memungkinkan untuk dilaksanakan itu, harus berdasarkan kehendak rakyat. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : 1). Bagaimana sejarah penetapan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia? 2). Apakah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang penundaan pemilihan umum? Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan sejarah dan pendekatan perundang-undangan untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Adapun hasil terhadap penelitian ini yaitu : 1). Sejarah dalam penetapan pelaksanaan pemilihan umum pada Tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dalam garis besar menggunakan Undang-Undang tentang pelaksanaan pemilihan umum pada masa tersebut. 2). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur penudaan pemilihan umum, sehingga penundaan pemilihan umum merupakan tindakan melanggar konstitusi di Indonesia dimana Undang-Undang tertinggi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemilihan umum dijelaskan yakni pelaksanaan pemilu setiap 5 (lima) tahun sekali.rnKata kunci : pemilihan umum, penundaan pemilihan umum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945