KEDUDUKAN KOMISI KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (CRIMINAL JUSTICE SYSTEM)

Pengawasan terhadap rangkaian Sistem peradilan pidana meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan harus dilakukan secara ketat. Pasalnya untuk menunjang demi terciptanya tujuan dari hukum itu sendiri yaitu memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Pengawasan secara independent lebih dahulu dilakukan terhadap lembaga Kepolisian dan Pengadilan, yang mana dalam hal ini dilakukan oleh Komisi Kepolisian dan Komisi Yudisial. Sedangkan terhadap lembaga Kejaksaan sudah dilakukan sejak dahulu oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagai internal pengawas. Tugas dan wewenang komisi kejaksaan selama kurang memiliki kekuatan yang hanya sebatas rekomendasi, sehingga tugasnya masih kurang memberikan tekanan kepada oknum jaksa.
Permasalahan yang timbul akibat gejala yang terjadi adalah dimanakah letak kedudukan Komisi Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana serta apakah kewenangan yang dimiliki Komisi Kejaksaan selama ini sudah cukup ataukah perlu diberikan perluasan. Dalam hal ini untuk memecahkan permasalahan yang terjadi, maka metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian yuridis normatif yang melakukan sistematika dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam sistem peradilan pidana, Komisi Kejaksaan melakukan pengawasan secara fungsional, yakni sebagai sebagai lembaga non-departemen yang mengawasi kinerja kejaksaan. Sehingga Komisi Kejaksaan hanya sebatas mengawasi namun bukan sebagai pelaku proses pengadilan. Kewenangan yang dimiliki Komisi Kejaksaan memerlukan perluasan, sehingga tidak hanya sebatas memberi rekomendasi saja, akan tetapi dapat memberikan tekanan atau sanksi kepada oknum jaksa. Selain itu keanggotaan Komisi Kejaksaan tidak sebanding jika dibandingkan dengan yang diawasi, yakni hanya berjumlah sembilan ( 9 ) orang.