PERTANGGUNG JAWABAN PARTAI POLITIK ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI ANGGOTANYA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Terdapat kasus korupsi yang terjadi pada saat ini terutama pada anggota partai politik yang menjabat pada lembaga perwakilan rakyat dimana tidak sesuai dengan tujuan umum partai politik untuk mensejahterkan masyarakat indonesia terdapat pada undang – undang partai politik no 2 tahun 2008 pasal 10 huruf d. Serta tidak adanya aturan dalam undang –undang partai politik mengenai pemberian sanksi bagi anggota partai politik yang melakukan korupsi, sehingga dampaknya banyak sekali anggota partai politik yang berada dilembaga perwakilan rakyat melakukan tindak pidana korupsi.
Dalam Penelitian ini metode yang digunakan adalah normatif artinya untuk memperoleh ilmiah atas jawaban isu hukum yang dikaji, maka dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan perundang – undangan (Statute Aprroach) merupakan pendekatanyang mengkaji peraturan perundang – undangan dan menggunakan pendekatan kasus (Case Aprroach) berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.
Hasil penelitian ini bahwa terdapat kewenangan partai politik untuk memberikaan sanski bagi anggotanya yang menjabat di lembaga perwakilan rakyat akan tetapi pemberian sanksi dikarenakan hal normatif saja tidak mengatur dikarenakan tindak pidana korupsi dan partai politik dapat bertanggung jawab atas perbuatan anggotanya yang melakukan tindak pidana korupsi akan tetapi perlunya keberanian penegak hukum dalam pemberian sanksi pada partai politik.
Kata kunci : partai politik – pertanggung jawaban – kewenangan – korupsi