PIDANA MATI SEBAGAI PIDANA KHUSUS DALAM RUU KUHP DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Hukum pidana di Indonesia terbagi dua (2) : a. Hukum pidana umum (KUHP) dan b. Hukum pidana khusus (diluar KUHP). Dilihat dari dua (2) hukum pidana tersebut, berbagai macam penjatuhan sanksi pidana yang diterapkan untuk memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Salah satunya hukuman yang paling berat ialah hukuman pidana mati. Dalam RUU KUHP pidana mati masih dipertahankan sebagai dasar ide “keseimbangan yang bertujuan menghindari tuntutan / reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam”.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif digabungkan dengan pendekatan peundang – undangan.
Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa pidana mati di dalam RUU KUHP menganut double track system. Hal ini dilatarbelakangi oleh pokok pemikiran yang dapat disebut “ide keseimbangan”(Monodualistik antara “kepentingan umum/masyarakat”dan “kepentingan individualisasi/perorangan”).Oleh sebab itu, pidana mati dalam kepastian hukum sebagai salah satu tujuan untuk mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dalam kepastian hukum terhadap pidana mati adalah pelaksanaan dalam penegakan hukum terhadap pidana mati dilakukan berdasarkan undang – undang dan konsistensi dalam aturan hukum.