PROSES PENGAWALAN NARAPIDANA PADA KASUS TINDAK PIDANA UMUM DI KEJAKSAAN NEGERI TANAH BUMBU SESUAI DENGAN PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR : PER- 005 /A/JA/03/2013

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum (Fitrianingsih,
2022). Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip penting negara hukum yakni adanya
jaminan kesamarataan bagi setiap orang di hadapan mata hukum. Prinsip ini
menerangkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta kesamaan perlakuan di hadapan

mata hukum. Prinsip penting negara hukum diperkuat dengan pembentukan badan-
badan yang memiliki tugas dan wewenang dalam bidang kehakiman. Ketentuan

badan-badan ini dipertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa badan-badan lain yang
fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, salah satunnya adalah
Kejaksaan Republik Indonesia (Yumenti, 2022).
Kejaksaan ialah salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan
kekuasaan Negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan
perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (Montol,
2022). Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum tugas dan
kewenangannya telah diatur dalam Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan R.I. Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah
lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang
penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai
pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam
penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan
apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti
yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan juga merupakan satu-satunya
instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar) disamping sebagai
dominus litis. Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang
lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan R.I. sebagai lembaga
negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.