KEKUATAN HUKUM PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG MENGGUNAKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE

Sejarah berkembangnya hukum pidana saat ini memperlihatkan akan hak dan kepentingan terhadap korban, ditengah-tengah pendekatan hukum pidana yang tujuannya pemidanaan muncul pendekatan baru yang di perkenalkan oleh Albert Eglash yaitu pendekatan konsep restorative justice. Konsep restorative justice atau keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan komunikasi antara korban dan pelaku tindak pidana serta pemulihan situasi korban dan masyarakat, dengan pelaku bertanggung jawab dan memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban dengan memperoleh permaafan dari korban. Dan rumusan yang diangkat yakni prinsip restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana narkotika berdasarkan pedoman jaksa agung nomor 18 tahun 2021 sebagai pelaksanaan asas dominus litis jaksa. Dan jenis penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan.rnPengguna narkotika yang tidak terlibat dengan jaminan peredaran narkotika Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, prinsipnya dijatuhi hukuman badan yaitu penjara. Hal ini didasarkan pada prinsip keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku lain dengan pengenaan Pasal yang lain pula. Hal ini menjadi situasi yang bertentangan, sebab pengguna narkotika yang tidak termasuk jaringan pengedar sesungguhnya adalah korban penyalahgunaan narkotika. sehingga sanksi yang seharusnya diterapkan adalah sanksi yang mencerminkan nilai restorative justice. Merestorasi dalam bentuk pengobatan didasarkan pada kedudukan pengguna narkotika sebagai korban yang sakit yang harusnya diobati, dan bukan dipenjarakan.rnKata kunci: Narkotika, Pengguna, Restorative Justice