Penetapan Wanprestasi Bagi Mudharib Pada Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Dalam Perspektif KUHPerdata dan Hukum Islam (Studi Kasus di KJKS BMT Amanah Ummah Surabaya)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Penetapan Wanprestasi Bagi Mudharib Pada Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Dalam Perspektif KUHPerdata dan Hukum Islam” ini, adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana penetapan wanprestasi bagi mudharib pada pembiayaan mudharabah bermasalah di KJKS BMT Amanah Ummah Surabaya dan bagaimana perspektif KUHPerdata dan hukum Islam mengenai penetapan wanprestasi bagi mudharib pada pembiayaan mudharabah bermasalah di KJKS BMT Amanah Ummah Surabaya.
Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk jenis penelitian lapangan (field research) yang mana bersifat deskriptif analisis dengan menggambarkan kejadian yang terjadi dilapangan kemudian menganalisanya berdasarkan yuridis. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis karena penulis menganalisa berdasarkan KUHPerdata dan hukum Islam kemudian digabungkan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan khususnya berkaitan dengan penetapan wanprestasi. Teknik analisa data menggunakan metode induktif bersamaan dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya penetapan wanprestasi di KJKS BMT Amanah Ummah Surabaya diberikan kepada nasabah (mudharib) berdasarkan akad mudharabah, kontrak perjanjian pembiayaan mudharabah, Standart Opersional Prosedure (SOP) yang dikeluarkan oleh lembaga atas dasar hukum syari’ah (Al-Qur’an dan hadis) dan KUHPerdata. Penetapan wanprestasi di KJKS BMT Amanah Ummah Surabaya adalah pertama, berdasarkan perspektif KUHPerdata, penetapan wanprestasi tersebut sesuai atas dasar Pasal 1235, 1237, 1238, 1338, 1244 dan 1243 KUHPerdata. Kedua, berdasarkan hukum Islam penetapan wanprestasi telah sesuai dengan Al-Qur’an, hadis, kaidah hukum Islam, KHES, dan fatwa DSN-MUI. Dari sini terlihat penetapan wanprestasi di KJKS BMT Amanah Ummah Surabaya sesuai berdasarkan dasar penetapan wanprestasi.

Kata Kunci: pembiayaan mudharabah, penetapan wanprestasi, KUHPerdata, hukum Islam