KONSISTENSI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN AGRARIA TERKAIT PENGATURAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

ABSTRAKrnPendaftaran Tanah merupakan persoalan yang sangat penting dalam UUPA, karena pendaftaran tanah merupakan awal dari proses lahirnya sebuah bukti kepemilikan hak atas tanah. Begitu pentingnya persoalan pendaftaran tanah tersebut sehingga UUPA memerintahkan kepada pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini yang menarik untuk mengetahui pengaturan terkait pendaftaran hak milik atas tanah bagi masyarakat tidak mampu secara ekonomis di peraturan perundang-undangan Agraria di Indonesia dan konsistensi surat keputusan 3 menteri tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.rnMetode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian dalam penulisan menunjukkan bahwa pengaturan yang mengatur terkait pendaftaran hak milik atas tanah bagi masyarakat tidak mampu secara ekonomis diatur di beberapa peratura Perundang-undangan, diantaranya yaitu diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, PP No.18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Atas Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Hak Atas Tanah dan/Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/Bangunan beserta peruahannya, Peraturan Menteri ATR/Ka BPN Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan SKB 3 Menteri Nomor: 25/SKB/2017, 590-3167A Tahun 2017, dan 34 Tahun 2017. Konsistensi pendaftaran hak milik atas tanah antara UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dengan SKB 3 Menteri Nomor: 25/SKB/2017, 590-3167A Tahun 2017, dan 34 Tahun 2017 terkait dengan pendaftaran hak milik atas tanah yang tidak mampu secara ekonomis, yang diatur pada Pasal 19 Ayat (4) UUPA dengan SKB 3 Menteri tidak konsisten diantara kedua peraturan tersebut. Pengaturan perundang-undangan agraria masih belum memiliki konsistensi terhadap golongan masyarakat tidak mampu.rnKata Kunci : Pendaftaran, Hak Milik, masyarakat tidak mampu.