PERJANJIAN UTANG PIUTANG ANTAR UNIT USAHA DALAM SATU BUMDES/BUMDESMA SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

Dalam menjalankan kegiatan usaha BUMDes/BUMDesma diberikan kewenangan untuk membentuk unit usaha, BUMDes/BUMDesma dapat membentuk lebih dari satu unit usaha dibawahnya dengan memperhatikan potensi desa. Permasalahan yang terjadi adalah unit-unit usaha dibawah BUMDes/BUMDesma tersebut mendapatkan keuntungan dan kerugian yang berbeda dalam menjalankan kegiatan usaha sehingga berpotensi untuk melakukan perjanjian utang piutang satu sama lain. Mengingat hal tersebut tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur apabila antar unit usaha dalam satu BUMDes/BUMDesma melakukan perjanjian utang piutang yang menimbulkan adanya prestasi antar unit usaha. Berdasarkan permasalahan diatas ditentukan rumusan masalah yaitu bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian utang piutang antar unit usaha dalam satu BUMDes/BUMDesma serta bagaimana kedudukan BUMDes/BUMDesma pada perjanjian utang piutang yang dilakukan antar unit usaha didalamnya.rnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundanga-rnundangan dan pendekatan konsep.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan status badan hukum pada unit usaha BUMDes/BUMDesma mempengaruhi jenis dan bentuk hubungan hukum yang terjalin, termasuk tanggung jawab dan hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Begitu juga dengan kedudukan BUMDes/BUMDesma dalam perjanjian antar unit usaha didalamnya, status badan hukum yang dimilikinya berperan penting dalam pengelolaan unit-unit usaha khususnya dalam hal perlindungan tanggung jawab hukum dan keuangan.