KESIAPAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH SECARA LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA

KESIAPAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH SECARA LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA
Mohammad Saini_120711100058, H. Ach. Mus’if,S.HI., M.A _ NIP. 198008132008121001
Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Ilmu Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura
Jl. Raya telang. PO BOX 2. Kamal, Bangkalan-69162
Zeinmuhammad30@yahoo.com

ABSTRAK
Skripsi ini berjudul “ Kesiapan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi” dengan latar belakang sebelum lahirnya undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan keluarnya keputusan MK pada Tahun 2012. BPRS Bhakti Sumekar menyelesaikan sengketanya melalui Kantor Kejaksaan dan Pengadilan Negeri. Sengketa ekonomi syariah terjadi ketika adanya wanprestasi dari pihak nasabah. UU No. 3 Tahun 2006 merupakan perubahan pertama dari UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang substansi isinya memperluas kewenangan perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Kemudian kewenangan ini dikuatkan oleh keputusan MK Tahun 2012 tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan BPRS Bhakti Sumekar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara litigasi dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan BPRS Bhakti Sumekar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara litigasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah memakai jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian yang dipakai adalah sumber data primer dan sekunder serta dianalisis dengan metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam prakteknya sendiri belum siap secara maksimal ketika harus melalui Pengadilan Agama namun merespon positif terhadap kewenangan PA dari UU No. 3 Tahun 2006 yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara litigasi. Akan tetapi yang menjadi hambatan adalah sumber daya manusia dari BPRS yang kurang mengenal adanya UU tentang Peradilan Agama, Biaya perkara yang harus dikeluarkan jika melalui pengadilan, dan adanya kekawatiran tentang kesiapan Pengadilan Agama sendiri dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah karena merupakan wewenang baru. Adapun untuk faktor pendukungnya selain sudah diamanahkan oleh UU secara adminitrasi segala kelengkapan berkas sudah lengkap dan siap bila akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama.