KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TERHADAP PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JALAN UMUM

Pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Melalui pengawasan tersebut dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi secara dini. Jika kekurangan dan kesalahan diketahui lebih awal maka akan dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan dengan cepat, artinya semua permasalahan dapat diantisipasi. Metode dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum normartif. Yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum. Dan dalam menelaah isi permasalahan secara detail yaitu dengan menggunakan konsep ROCCIPI karna dengan itu dapat mengetahui isi subtansi terhadap Kebijakan yang tidak maxsimal dalam keadaan saat ini. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Yang diterapakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dari hasil analisa yaitu masih kurang dalam memenuhi asas pembentukan Perundang-Undangan yang mencangkup ketentuan substansi dapat dilaksanakan dan ketebukaan. Serta dalam mengacu pada dinamika norma hukum Kebijaan yang diterapkan pada Kabupaten Bangkalan tidak sejalan dengan Perda Pelayanan Pblik yang secara umum pada menjelaskan pengawasan internal dan external sedakan pada toeri Pengawasan tingkat pengawasan yang baik adalah melakukan pengawasan internal dan external agar dapat timbulnya chek and belance dalam suatu tujuan kegiatan sdangkan dalam Perda Penyelenggaraan jalan Kabupaten dan Desa yang diterapkan di Kabupaten Bangkalan tidak tidak sejalan dengan dinamika hukum secara horizontal. Dalam hal ini perlu adanya tindakan represif cotrol oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan sikap yang tegas karena dalam hal ini tingkat kesejahteraan masyarakat tidak maxsimal dan berkurang bahkan dapat merugikan. Maka dalam hal tersebut adanya ketidak jelasan dalam pengawasan yang menjadi faktor utama timbulnya permasalahan. Dari beberapa yang menjadi hambatan tersebut perlu adanya evaluasi dari pihak pemerintah agar dapat menerapkan Peraturan Daerah baru yang lebih tegas dan terarah.