PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN OLEH KEJAKSAAN TERHADAP ALIRAN KEPERCAYAAN(PASAL 30 AYAT (3) HURUF D, DAN E UNDANG UNDANG NO. 16 TAHUN 2004)

ALIRAN SESAT SERTA PENODAAN AGAMA YANG TERJADI DI DESA KARANG GAYAM, KECAMATAN OMBEN KABUPATEN SAMPANG, PADA SAAT INI MERUPAKAN FENOMENA YANG SANGAT MEMPENGARUHI STABILITAS NASIONAL, DI MANA ADANYA SUATU PEMIKIRAN SERTA SUDUT PANDANG YANG BERBEDA ANTARA PENGANUT SYI’AH MENGATASNAMAKAN ISLAM DENGAN SUNNI. BERBEDANYA PENAFSIRAN MENGAKIBATKAN PERPECAHAN ANTARA SUATU WARGA YANG MENGAKIBATKAN KE ANARKISAN WARGA TERHADAP AJARAN SYI’AH TERSEBUT. MAKA UNTUK MEMINIMALISIR SERTA TIMBUL DAN BERKEMBANGNYA ADANYA ALIRAN SESAT DAN PENODAAN TERHADAP AGAMA, MAKA KEJAKSAAN MERUPAKAN INSTITUSI PENEGAK HUKUM DALAM BIDANG KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN UMUM DALAM PASAL 30 AYAT (3) HURUF D DAN E UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2004 MENYELENGGARAKAN SEBAGAI BERIKUT, YANG MANA HURUF D MENYATAKAN PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN YANG DAPAT MEMBAHAYAKAN MASYARAKAT DAN NEGARA. SERTA HURUF E YANG MANA MENYATAKAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA. SELARAS DENGAN KETENTUAN KETENTUAN PASAL TERSEBUT, MAKA KEJAKSAAN DALAM UPAYA MENEKAN TERJADINYA ALIRAN SESAT DAN PENODAAN AGAMA INI TIDAK TERJADI LAGI MAKA DI BENTUKLAH TIM PAKEM MENURUT KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBIK INDONESIA NO. KEP-004/J.A/01/1994. SERTA MENGGUNAKAN METODE YANG DIGUNAKAN OLEH KEJAKSAAN BERKAITAN DENGAN LANGKAH REPRESIF GUNA MENANGKAL TERJADINYA SUATU TINDAK PIDANA DENGAN PENERAPAN SUATU ATURAN YANG BERLAKU SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN. SELANJUTNYA YANG KEDUA MENGGUNAKAN METODE PREVENTIF SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN SEBELUM TERJADINYA SUATU TINDAK PIDANA ADANYA PROGRAM JAKSA MASUK DESA, SEBAGAI PENERANGAN DAN PENCEAHAN SUATU ATURAN DAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG AWAM TERHADAP HUKUM, BERKORDINASI DENGAN INSTANSI-INSTANSI PEMERINTAHAN UNTUK MENJAGA SERTA MENGAWASI GERAK-GERAIK TIMBULNYA, MUNCULNYA DAN BERKEMBANGNYA ALIRAN SESAT.