PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SUATU PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK UNTUK KEPENTINGAN MEDIA SOSIAL

Pada era saat ini, perlindungan terhadap data pribadi mutlak diperlukan. Masyarakat sudah tidak asing lagi pada sesuatu yang berbau teknologi, bahkan baik kalangan muda hingga orang tua telah mengerti bagaimana menggunakan atau memanfaatkan berbagai teknologi dalam mengolah berbagai jenis informasi khususnya melalui jaringan internet. Salah satu yang menjadi rutinitas masyarakat di internet adalah saling berbagi dan berkomunikasi satu sama lain melalui media sosial. Namun tanpa disadari rutinitas tersebut membuka peluang terhadap penyalahgunaan ataupun akses ilegal terhadap data pribadi seseorang khususnya pada Penyelenggara Telekomunkasi Sistem Elektronik (media sosial). Penggunaan istilah Telekomunikasi Sistem Elektronik dinilai lebih tepat dalam sistem hukum di Indonesia khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. hal ini telah sesuai dengan karakteristik media sosial yang juga memiliki fungsi sebagai penghubung antar individu yakni dapat saling berkomunikasi. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap data pribadi seseorang oleh Penyelenggara Telekomunikasi Sistem Elektronik dalam kebijakan datanya (Data policy), serta bagaimana Peraturan Perundang-Undangan yang terkait melindungi data pribadi seseorang apabila terjadi penyalahgunaan yang dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi Sistem Elektronik yang bersangkutan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan.
Hasil dalam penelitian ini, menunjukkan fakta bahwa pengaturan perlindungan data pribadi dalam kebijakan Data Policy Penyelenggara Telekomunikasi Sistem Elektronik memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Adapun langkah hukum yang dapat ditempuh adalah melalui berbagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa maupun melalui pengadilan perdata di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 39 ayat (2).

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi – Data Pribadi – Penyelenggara Sistem Elektronik Media sosial – Media Sosial