TINDAK PIDANA KORUPSI(Anotasi Putusan Nomor 112/PID.SUS/TPK/2014/PN.SBY)

ABSTRAK

Telah terjadi Tindak Pidana Penyelewengan Pendistribusian raskin alokasi bantuan Raskin pada bulan Maret 2014 Desa Bulangan Timur Kecamatan Kabupaten Pegantenan Pamekasan sebanyak 336 sak atau 5.040 kg, beras raskin setelah dikeluarkan dari gudang Perum Bulog Sub Divre Madura ternyata tidak disalurkan sampai dengan titik distribusi yang ditetapkan tetapi diturunkan di gudang / tempat lain yang telah disiapkan oleh terdakwa KHAIRUL KALAM dengan tujuan untuk diselewengakan dan dijual kepada pihak lain yang tidak berhak, yaitu dengan cara mengganti karung / kemasan berlogo bulog 15 kg / sak menjadi kemasan 50 kg / sak tanpa logo bulog.
Hasil penelitian ini menunjukkan, yaitu penyelesaian dari permasalahan isu hukum ini sudah tepatkah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam memutuskan kasus KHAIRUL KALAM dalam putusan tersebut Nomor 112 / PID.SUS / TPK / 2014 / PN.SBY. ?. dapat peneliti simpulkan bahwa yang digunakan jaksa penuntut umum adalah Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), huruf a, b, ayat (2) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, dan Pasal 5 ayat (1) huruf a jo. Pasal 18 ayat (1), huruf a, b, ayat (2) Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, serta Perbuatan terdakwa KHAIRUL KALAM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dan Jaksa penuntut umum membuat dakwaan secara ALTERNATIF dan telah di adili atau terbukti bersalah. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.