PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH (KPR) STUDI DI BANK JATIM CABANG BANGKALAN

ABSTRAK

Bank Jatim Cabang Bangkalan adalah salah satu bank yang memberikan jasa dibidang pemberian kredit pemilikan rumah di Jawa Timur khususnya di kabupaten Bangkalan. Pelaksanaan pemberian kredit pemilikan perumahan merupakan kesepakatan antara pihak bank dengan calon debitur yang dituangkan dalam perjanjian kredit. Pasal 1313 KUHPerdata merumuskan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis yaitu dengan menekankan pada aspek hukum yang berkenan dengan pokok permasalahan yang dibahas dikaitkan dengan praktek dilapangan. Sumber data primer diperoleh dari hasil penelitian lapangan yaitu dari Bank JatimCabangBangkalan, dan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan sumber primer. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dalam Pemberian Kredit pihak bank harus memperhatikan dengan teliti dan seksama terhadap kredit yang akan diberikan dengan melakukan analisis kredit dengan mempertimbangkan dalam pemberian kredit kepada nasabah meliputi 5C: 7P: 3R. 5Cyaitu 1)character 2) capacity 3) capital 4) collateral 5) condition of economy. 7Pyaitu 1) Personality 2) Party 3) Purpose 4) Prospect 5) Payment 6) Profitability 7) Protection.TeknikAnalisaKredit 3R yaitu:1. Return(hasil yang dicapai) 2.Repayment (pembayarankembali) 3.Risk bearing ability (kemampuanuntukmenanggungresiko)agar tidak terjadi kredit macet dikemudian hari. Setelah diadakan penelitian terhadap permohonan kredit secara komprehensif barulah dibuat perjanjian kredit antara pihak bank dengan debitur yang memuat berbagai ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Kendala-kendala yang sering terjadi dalam pemberian kredit pemilikan rumah oleh Bank Jatimadalah terjadinya wanprestasi dari pihak debitur yang penyelesaiannya dapat melalui pendekatan secara negosiasiataupun menempuh jalur hukum sesuai dengan kesepakatan antara para pihak.