KEPEMILIKAN HAK TAS TANAH PERORANGAN DI PULAU GALANG

Tanah merupakan kebutuhan pokok manusia untuk melangsungkan hidupnya, seperti mendirikan tempat tinggal, bahkan memenuhi kebutuhaan sehari-hari. Semakin pesatnya pertambahan penduduk, maka semakin banyak masyarakat yang membutuhkan tanah, yang dalam situasi dan kondisi tertentu tanah merupakan benda tidak bergerak yang rawan dengan permasalahan atau konflik pertanahan. Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah prosedur perolehan hak dan keabsahan penerbitan hak atas tanah.
Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ada.
Hasil penelitiannya adalah prosedur pengajuan hak milik perorangan atas tanah di Pulau Galang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata cara Pemberian Hak Atas Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah. Penerbitan tanda bukti hak atas tanah di Pulau Galang oleh Negara kepada tujuh warga Desa Karangkiring Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, sah sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah. Keabsahan tersebut masih tetap berlaku, sebelum ada pembuktian terbalik dan pembatalan dari lembaga yang berwenang seperti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.