PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT MASALAH NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES BANGKALAN

Terhadap anak yang melakukan tndak pidana tersebut akan dilakukan tindakan hukum atau proses hukum. Permasalahan penting dalam penegakkan hukum di Indonesia, adalah sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat suatu tindak pidana narkotika. Sebagaimana halnya pelaku tindak pidana narkotika anak juga dilakukan oleh seperti orang dewasa. Isu hukumnya adalah pertama pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dapat dikenai sanksi pidana, kedua Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dapat diberlakukan terhadap perkara pidana narkotika yang dilakukan oleh Anak.
Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian didasarkan pada analisis menggunakan penelitian berdasarkan data-data dilapangan dan Peraturan Perundang-undangan terutama Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan case approach (pendekatan kasus), yaitu melakukan pendekatan dengan cara melakukan telaah, berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait Pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan Diversi pada Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 128. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tahun tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap perkara tindak pidana narkotika anak diwilayah hukum Polres Bangkalan, melalui prinsip utama pelaksanaan konsep Diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang anak untuk memperbaiki. Selain Konsep Diversi juga diberbelakukan pidana penjara melalui Rehabilitasi Medis.

Kata Kunci: Tindak Pidana Narkoba, Anak dan Sanksi