PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PELANGGARAN KODE ETIK

ABSTRAKSI

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM
PELANGGARAN KODE ETIK
(Studi Kasus Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri)

Guna mewujudkan Good Governance dan Clean Government di internal Polri, penting sekali dilakukan upaya-upaya penggalian dan penelitian utamanya dalam meningkatkan dan memantapkan citra Polri sebagai penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menemukan argumentasi berlakunya peraturan perundang-undangan dalam pertimbangan Komisi Kode Etik pada pengambilan putusan nomor : Put. Banding / 06 / I / 2013 / Komisi Banding.
Metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah melalui penelitian yuridis normatif, dengan cara menghimpun bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan pemberian sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana serta diskresi. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan, buku-buku (treatises) hukum, artikel, jurnal hukum, internet, hasil seminar dan lain-lain.
Hasil penelitian ini mengkategorikan pertimbangan dalam putusan nomor : Put Banding / 06 / I / 2013 / Komisi Banding sebagai argumentum ad hominem dan argumentum ad misericordiam yang bersumber dari permohonan keringanan hukuman oleh Ankum. Sedangkan permohonan keringanan oleh Ankum merupakan bentuk diskresi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Pasal 22 sampai dengan 24 UU 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, meskipun menyimpang dengan ketentuan dalam Putusan Banding nomor : Put Banding / 06 /I/2013 / Komisi Banding bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri serta acara Pelaksanaanya yaitu Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.