PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa sebagai wujud dari demokrasi dan Otonomi Desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan spirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya yakni fungsi representasi.
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Apakah peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah sesuai dengan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Desa. (2) Upaya apa yang dapat dilakukan dalam memaksimalkan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa.?
Penelitian ini bertujuan : (1) Mendiskripsikan peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai implementasi dari pelaksanaan PP 43 2014. (2) mendiskripsikan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan fungsi legeslasi oleh BPD di Kabupaten Sumenep. (2). Mendiskripsikan kendala-kendala dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksaan peran BPD dalam penyusunan dan penetapan Perdes.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute aproach) dan pendekatan kasus (case aproach) yang dilakukan untuk menganalisa hukum yang berupa perangkat peraturan perundang-undangan yang belaku serta prilaku yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa sudah dilakukan melalui tahapan-tahapan yang benar dan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni melalui tahap inisiasi, sosio-politis dan yuridis.
Simpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa BPD dalam melaksanakan fungsi legeslasi yang proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang ada, namun fungsi legeslasi BPD belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukkan dengan kurang komprehensipnya BPD di Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep dalam membingkai peraturan-peraturan desa yang bersifat konvensional atau kebiasaan ke dalam bentuk peraturan tidak tertulis. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yakni secara Intern dan Ekstern . Sehingga saran yang diajukan dalam tesis ini adalah perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten serta perlu diadakannya pelatihan cara merancang dan menyusun Peraturan Desa bagi BPD dan Pemerintah Desa.