KEBERLAKUAN PASAL 162 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP BEREDARNYA PROMOSI JASA SANTET DI MEDIA SOSIAL

Eksistensi santet masih menjadi perdebatan dalam hukum pidana, ditambahrndengan adanya promosi jasa santet yang banyak menyebar di media sosial yangrnmenimbulkan keresahan di masyarakat. Lalu apakah Pasal 162 KUHP dapatrnmenjerat promosi jasa santet yang banyak beredar melalui media sosial yangrnmenganggu ketertiban umum sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikanrnsebagai tindak pidana. UU ITE sebagai suatu peraturan yang mengatur tentangrnInformasi Transaksi Elektronik sehingga bagaimana UU ITE melihat fenomenarnmengenai promosi jasa santet yang banyak beredar di media sosial.rnrnMetode yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yangrndigunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis,rnpendekatan konseptual.rnrnHasil penelitian ini menunjukkan, Santet belum diakui sebagai tindakrnpidana di Hukum Pidana lndonesia. Tetapi berpandangan dengan hukum positif dirnIndonesia baik tertulis maupun hukum yang hidup di masyarakat Indonesia sertarnberpedoman pada pendapat ahli bahwa santet merupakan perbuatanrntercela,sehingga secara otomatis promosi jasa santet di media sosial dapatrndikualifikasikan sebagai tindak pidana dan memenuhi unsur pasal 162 KUHPrnyang merupakan perbuatan yang menganggu ketertiban umum.Promosi Santetrnmerupakan cybercrime dan masuk klasifikasi illegal Content, Edmon danrnMardjono menyatakan cybercrime di Indonesia masih dapat dikenakan peraturanrnperundang-undangan di Indonesia misalnya KUHP dan aturan lainnya.