implementasi UU ite dalam kasus perjudian online di kabupaten bangkalan

Judi masih menjadi subjek perdebatan. Judi dapat dianggap sebagai penyakit yang sedang menyebar di masyarakat, tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Bangkalan. Perjudian melibatkan taruhan untung-untungan.Perjudian semakin meluas seiring waktu hingga menggunakan alat elektronik, yang sering disebut sebagai perjudian online.Judi online dianggap sebagai pelanggaran yang dapat merusak moralitas. Oleh karena itu, berbagai upaya penegakan hukum dilakukan untuk mengurangi jumlah kejahatan yang berkaitan dengan permainan judi online.rnTujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diterapkan dalam penegakan hukum fenomena judi online (Studi Kasus dalam Tingkat Penyidikan di Kepolisian Bangkalan); dan Untuk mengetahui kekurangan-kekurangannya yang dihadapi dalam penegakan hukum fenomena judi online (Studi Kasus dalam Tingkat Penyidikan di Kepolisian Bangkalan). Ini adalah penelitian empiris. Dalam pendekatan empiris melibatkan wawancara untuk mengetahui praktik hukum yang sebenarnya dalam menangani perkara yang berkaitan dengan judi online, serta kendala yang dihadapi dengan memberikansolusi.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Polres Bangkalan tetap menerapkan pasal 303 KUHP dalam menangani judi online meskipun menggunakan media elektronik. Ini dilakukan karena penyidik telah berusaha memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal 27 ayat 2 UU ITE. Kendala yang dihadapi penyidik saat menangani kasus judi online termasuk aspek sumber daya manusia,sarana dan fasilitas, anggaran operasional, dan masyarakat.