PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH NELAYAN DI KABUPATEN SAMPANG

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap buruh nelayan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, yang kerap menghadapi kondisi kerja yang tidak layak, seperti upah rendah, jam kerja berlebihan, dan minimnya akses terhadap jaminan sosial. Buruh nelayan adalah kelompok yang rentan terhadap risiko kerja di laut dan membutuhkan perlindungan hukum yang komprehensif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundangg-undangan (Statute Approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan atau beberapa regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang dibahas. Kemudian dilakukan pula suatu pendekatan konseptual (conceptual approach). Hal ini dilakukan untuk melihat konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi terkait isu hukum yang hendak dibahas. Konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap buruh nelayan di Kabupaten Sampang masih belum memadai. Terdapat beberapa kendala utama, seperti rendahnya pengetahuan hukum di kalangan buruh, kurangnya pengawasan pemerintah, dan lemahnya implementasi peraturan ketenagakerjaan. Salah satu temuan penting adalah bahwa mekanisme perlindungan bagi nelayan kecil dapat diperkuat melalui pemberian jaminan risiko dalam bentuk asuransi nelayan. Asuransi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kerja nelayan, menjamin keamanan dan keselamatan mereka selama menangkap ikan, serta memberikan bantuan hukum ketika dibutuhkan.rnKata Kunci: Perlindungan Hukum, Buruh Nelayan, Kabupaten Sampang, Asuransi Nelayan, Peraturan Daerah.