ANALISIS PEMBEBANAN BIAYA PILKADES DALAM PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2019 KABUPATEN SUMENEP

Pemerintahan Devisa merupakan satuan lembaga pemerintahan paling bawah dalam struktur negara, dimana lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Devisa juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Luar Negeri. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Secara substansi peraturan terkait devisa antara lain mengatur tentang persyaratan administrasi pencalonan kepala devisa dan juga mengatur pembiayaan pemilihan kepala devisa yang dibebankan pada APBD. Meìtodeì yang digunakan yaitu meìtodeì peìneìlitian Normatif deìngan beìrusaha meìlakukan peìndeìkatan meìlalui peìmbacaan utuh dan analisis maksimal teìrhadap peìraturan peìrundang-undangan. Keìrangka peìneìlitian hukum ada beìbeìrapa peìndeìkatan yang lazim digunakan, salah satunya adalah statueì approach, conseìptual approach, comparativeì approach, dan analytical approach. Adapun Peìndeìkatan peìneìlitian yang dilakukan oleìh peìnulis diantaranya. Hasil dari penelitian ini yakni bahwa Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 bertentangan dengan prinsip lex superior derogat legi inferiori, di mana aturan yang lebih rendah seharusnya tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Konflik ini muncul dalam pengaturan anggaran pemilihan kepala desa, di mana Peraturan Bupati Sumenep memungkinkan pembebanan anggaran pada APBD atau APBDesa untuk biaya Ujian Kepemimpinan. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, yang menetapkan bahwa biaya pemilihan kepala desa harus dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota. Ketidaksesuaian ini mengindikasikan perlunya penyesuaian atau revisi terhadap Peraturan Bupati tersebut agar konsisten dengan hierarki peraturan yang berlaku.rnKata Kunci : Pilkades, Peraturan Bupati, Kabupaten Sumenep