“PEMINDAHAN HAK DALAM JUAL BELI TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH” (Studi Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2012/PN.BKL)

Jual beli merupakan suatu persetujuan dengan mengikatkan dirinya kepada pihak lain untuk menyerahkan bendanya, dan pihak lain membayar harga yang disepakati. Demi memperoleh kekuatan bukti dilakukan di hadapan PPAT. Kenyataannya dalam pembuatan akta jual beli tanah di hadapan PPAT tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan menurut aturan hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Permasalahan yang diteliti terkait dengan kesesuaian Putusan Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.BKL dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan akibat hukum pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan prosedur pembuatan akta jual beli berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Menggunakan metode-metode yang berarti atau langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan menyesatkan dan tidak terkendalikan.
Hasil dari penelitian ini dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.BKL terkait dengan transaksi yang dilakukan di hadapan PPAT tidak sesuai dengan prosedur pembuatan akta jual beli yang telah ditetapkan dapat mengakibatkan pembuatan akta jual beli tanah berkekuatan sama dengan akta di bawah tangan. Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan prosedur dikenakan sanksi karena telah melakukan suatu pelanggaran.