ANALISA HUKUM PENGESAMPINGAN ASAS NEMO JUDEX IDONEUS IN PROPRIA CAUSA OLEH MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI

ABSTRAKrn Asas nemo judex idoneus in propria causa merupakan prinsip yanag menjelaskan bahwa hakim dilarang untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Asas ini harus diterapkan disetiap jenis peradilan, guna menjaga independensi seorang hakim dalam mengadili dan memeriksa suatu perkara. Namun dalam prakteknya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan asas ini dalam menjalankan salah satu tugasnya, yaitu menguji peraturan perundang-undangan. Dan dalam penerapanya asas ini juga bertentangan dengan asas lain yaitu ius curia novit, yang menjelaskan bahwa pengadilan dilarang menolak memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan kepadanya, karena alasan hukumnya kurang jelas atau tidak ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah secara hukum Mahkamah Agung dan Mahkmah Konstitusi dapat mengesampingkan asas nemo judex idoneus in propria causa dan bagaimana kedudukan asas tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan kasus (case approach), serta menggunakan metode analisis deskriptif yang bahan hukumnya berasal dari peraturan perundang-undangan dan penelitian akademis.rnHasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengenyampingkan asas nemo judex idoneus in propria causa. Namun dalam perkara tertentu, mereka diperbolehkan mengesampingan asas nemo judex idoneus in propria causa dikarenakan berlakunya juga asas ius curia novit pada perkara yang sama. Selain hal itu, asas nemo judex idoneus in propria causa juga tidak dapat dipaksa digunakan, karena kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan harus tetap dijalankan oleh Mahkamah dan alasan adanya asas tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan kewajibannya dan Mahkamah lebih menekankan pada fungsi dan tugasnya yang telah diberikan oleh UUD 1945.rnKata Kunci: Asas nemo judex idoneus in propria causa, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi.