Perlindungan Hukum Atas Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Standar Mutu Pendidikan Tinggi (Studi Pada Perguruan Tinggi Di Kabupaten pamekasan)

Perguruan tinggi di Kabupaten Pamekasan belum optimal dalam melaksanakan kewajibannya dalam pemberian aksesibilitas kepada penyandang disabilitas. Terbukti pada perguruan tinggi negeri maupun swasta di Kabupaten Pamekasan yang mana masih minim menyediakan aksesibilitas yang memadai untuk penyandang disabilitas yang sesuai dengan standar mutu pendidikan tinggi. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum atas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada perguruan tinggi di Kabupaten Pamekasan menurut standar mutu pendidikan tinggi dan mengetahui akibat hukum belum terpenuhinya aksesibilitas pada perguruan tinggi di Kabupaten Pamekasan menurut standar mutu.rnrnUntuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Data digunakan bersumber dari data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan. Data ini kemudian dianilisis dengan metode analisis dengan metode analisis kualitatif.rnrnHasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum belum diberikan secara optimal oleh perguruan tinggi di Kabupaten Pamekasan, dapat dilihat dari 3 perguruan tinggi hanya IAIN Madura yang sudah memenuhi akses tangga miring sedangkan UNIRA dan UIM belum menyediakan akses sama sekali untuk penyandang disabilitas. Akibat hukum bagi perguruan tinggi di Kabupaten Pamekasan berupa sanksi teguran tertulis, namun belum satupun melakukan perbaikan hal ini disebabkan karena keterbatasan dana untuk menyediakan aksesibilitas dan sampai saat ini belum ada mahasiswa dan juga pegawai yang disabilitas. Sehingga dalam hal ini BAN-PT perlu melakukan evaluasi berkala apabila melakukan akreditasi.