PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN BANGKALAN DAN SAMPANG

Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang memiliki kesamaan hak untuk mengikuti pemilihan umum baik sebagai pemilih, dipilih dan menjadi penyelenggara pemilihan umum. Namun, perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas untuk menjamin terpenuhinya hak sebagai penyelenggara pemilihan umum masih menjadi masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Adanya perlindungan hukum yang mengatur terkait hak-hak penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum, akan tetapi belum sepenuhnya terealisasi. Untuk ini permasalahan yang ingin diteliti adalah Bagaimana perlindungan hak penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilu dan Bagaimanakah implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Bangkalan dan Sampang.rnJenis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Untuk itu penelitian ini memiliki 2 tujuan yaitu untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap keikutsertaan penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum dan untuk menganalisis pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Hasil penelitian menunjukkan adanya peraturan daerah di Kabupaten Bangkalan yang memberi perlindungan hukum terhadap hak penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum, namun di Kabupaten Sampang belum memiliki peraturan daerah yang mengatur terkait hak difabel sebagai penyelenggara pemilihan umum serta masih terbatasnya keterlibatan penyandang disabilitas di Kabupaten Bangkalan dan Sampang yang terbukti hanya terdapat 2 difabel dari Kabupaten Bangkalan dan 3 difabel dari Kabupaten Sampang yang disebabkan oleh persyaratan yang sulit untuk dipenuhi seperti syarat minimal pendidikan yang tidak bisa dipenuhi oleh penyandang disabilitas ,kurangnya informasi terkait hak penyandang disabilitas sebagai penyelenggara Pemilu, dan ketidakmampuan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas untuk menjalankan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilihan umum.rnKata Kunci: Pemilihan Umum, Penyandang Disabilitas, Penyelenggara Pemilu.