LARANGAN RANGKAP JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PERANGKAT DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

ABSTRAKrnBadan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa, sedangkan Perangkat Desa adalah bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan Aparatur pemerintah desa, dalam dua elemen tersebut anggota BPD dilarang melakukan Rangkap Jabatan sebagai Perangkat Desa.rnMetode yang digunakan adalah metode Normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Dalam penelitian ini, penulis mengunakan data penelitian sekunder yangterdiri dari bahan hukum primer dan data bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh.Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.rnKesimpulan dalam penelitian ini adalah Implikasi hukum jika merangkap jabatan maka yang akan terjadi adalah tidak seimbangnya pekerjaan yang dilakukan sehingga ada larangan bagi anggota BPD untuk tidak rangkap jabatan, karena hal itu tugas pokok dan fungsi yang sudah di tentukan oleh undang-undang akan tidak sesuai dengan harapan dan tujuan BPD itu sendiri.rnKata Kunci: Badan Permusyaratan Desa (BPD)