TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA TERHADAP PENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI SECARA ILLEGAL DALAM PASAL 53 HURUF C, UURI NO.22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS)

ABSTRAK
Putusan-putusan Hakim yang belum menerapkan hukum materil dan formil secara benar tentunya akan bermuara kepada terjadinya pengingkaran terhadap perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia dari individu-individu yang berperkara di pengadilan. Di samping itu, putusan-putusan tersebut tidak dapat dipungkiri juga menimbulkan dampak yang serius terhadap upaya-upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Seperti contoh kasus penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang terjadi di desa peseseh Tanjung Bumi Bangkalan yang telah merampas hak-hak nelayan untuk diberikan jatah bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar, akibat terjadi kasus penimbunan bahan bakar minyak sebagai profesi pekerjaan mereka para nelayan terhenti.
Kata kunci : BBM, Illegal.