PENGATURAN PEMEKARAN WILAYAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, Daerah mempunyai hak-hak berupa mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya (pemerintahannya), memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, mengatur pajak daerah, dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerahnya, mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang berada didaerah, dan mendapatkan hak-hak lainnya yang diatur dalam perundang-undangan.
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Hukum Normatif, dengan mengkomparasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.
Hasil penelitian ini adalah bahwa perbandingan antara Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 terlihat perbedaannya berada didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kurang dalam persyaratannya dalam pemekaran wilayah, sehingga sudah disempurnakan didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan dilengkapi lagi didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.
Kata Kunci : Otonomi Daerah, Syarat Pemekaran Wilayah.