KEDUDUKAN HUKUM KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PERJANJIAN KERJA DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam perjanjian kerja dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. KPPS memainkan peran vital dalam proses pemilu, namun kedudukan hukumnya sering kali tidak jelas, terutama dalam konteks perlindungan tenaga kerja. Kajian ini mengulas aspek-aspek hukum yang melandasi hubungan kerja antara KPPS dan KPU, termasuk jenis perjanjian kerja, hak dan kewajiban para pihak, serta perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kerja antara KPPS dan KPU umumnya bersifat kontraktual sementara (temporary contract), di mana KPPS dianggap sebagai pekerja kontrak yang terikat pada masa pemilu tertentu. Meskipun demikian, ada ketidakjelasan dalam penerapan beberapa ketentuan UU Ketenagakerjaan, terutama terkait jaminan sosial, hak atas upah, dan perlindungan saat terjadi perselisihan kerja. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi dan kebijakan yang memastikan perlindungan hukum bagi anggota KPPS, termasuk dalam hal pemberian upah yang layak, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.