KEDUDUKAN WARGA NEGARA INDONESIA ATAS HARTA BERSAMA AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN

Perkawinan campuran didefinisikan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 57 dan setiap dari dari Perkawinan Campuran akan menimbulkan suatu masalah berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan, khususnya terhadap kepemilikan atas benda tidak bergerak berupa tanah seperti hak milik, sebab menurut Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria dinyatakan bahwa hanya Warga Negara Indonesia saja yang dapat memiliki Hak Milik atas tanah dan dalam pasal 35 undang-undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “ Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Jadi, ada percampuran harta di sini, dan pasangan yang berstatus WNA akan turut menjadi pemilik atas harta pihak yang berstatus warga Negara Indonesia selanjutnya disebut WNI begitu pula Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Pokok Agraria menyebutkan “hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan setiap pasangan dari perkawinan campuran wajib melepaskan hak milik apabila jangka waktu tersebut telah lewat, maka hak-hak tersebut hapus karena hukum dan tanah-tanah tersebut jatuh pada Negara” maka pasangan suami istri itu diwajibkan untuk menjual atau melepaskan hak atas tanahnya dalam jangka waktu sebelum satu tahun.
Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
Suami atau istri jika ingin menjual harta bersama memerlukan persetujuan istri atau suami, karena didalam harta bersama masing-masing pihak berhak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Walaupun tanda bukti haknya tertulis atas nama suami, hal itu tidak memberikan keleluasan dan kewenangan secara penuh bagi suami untuk menjual harta tersebut sehingga dibutuhkan suatu persetujuan dari istri untuk menjual harta tersebut.Bagi warga Negara asing yang memperoleh hak milik karena percampuran harta yang disebabkan perkawinan wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut.

Kata Kunci: Perkawinan Campuran – Hak milik – Harta bersama