AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN TANPA IZIN WALI NASAB DI KECAMATAN ARJASA KANGEAN KABUPATEN SUMENEP

Latar belakang penelitian ini adalah salah satu kebiasaan masyarakat Kecamatan Arjasa Pulau Kangean Kabupaten Sumenep yakni melakukan perkawinan tanpa izin wali nasab dan tanpa mekanisme permohonan wali adlol bagi calon mempelai yang tidak mendapat restu dari orang tuanya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kawin tanpa izin wali nasab sah menurut KHI, bagaimana status anaknya dan dapatkah wali membatalkan perkawinan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa pelaksanaan perkawinan tanpa izin wali nasab di Kecamatan Arjasa Kangean dilakukan dengan secara di bawah tangan oleh wali yang tidak sah sehingga berakibat hukum terhadap keabsahan perkawinan dan status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan tersebut tidak didasari dengan mekanisme permohonan wali adlol akan tetapi perkawinannya tetap sah selama tidak ada upaya pembatalan perkawinan dari pihak wali. Oleh karena itu status perkawinan tersebut dapat dibatalkan jika tidak dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku maka perkawinan yang dilakukan tanpa izin dari wali nasab tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap terhadap akibat yang ditimbulkan atas terjadinya perkawinan tersebut. Status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap sah dan memiliki hubungan nasab kepada orang tuanya apabila perkawinannya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku walaupun perkawinannya dapat dibatalkan.
Kata Kunci: Keabsahan, Wali Nasab, Status Anak.