Analisis Penerapan Konsep Otorita Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ABSTRAKrnPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait Konsep Otoririta dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana dalam penelitian konsp otorita tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, untuk membahasa dalam penelitian menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang undangan-undangan, konseptual. Metode analisis data yang digunakan yakni deskriptif dan kualitatif.rnDi dalam penenlitian ini membahas tentang konsep otorita yang di terapkan di Ibu Kota Nusantara yang mana melandaskan atas dasar yang sudah tertera di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang ini sebagai payung Hukum dalam penerapan Konsep Otorita. Didalam penenelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan data primer. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Konsep Otorita yang di terapkan di Ibu Kota Nusanatara, bertentengan dengan UUD NRI Tahun 1945 dimana dalam Konsep OtoritA yang diterapkan di Ibu Kota Nusantara tidak ada yang lembaga legislatif yakni DPRD yang berfungsi sebagai lembaga pengawas, sedangkan dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia mengamatkan bahwa setiap daerah baik Provinsi atau Kapaten dan Kota perlu terdapat DPRD, maka dari Konsep Otorita tersebut bententengan dengan Konstitusi Indonesia UUD NRI Tahun 1945. Dari hasil penelitian tersebut maka memunculkan beberapa rekomendasi a. Perlu adanya judicial review Undang-Undang Ibu Kota Nusantara b. Perlu terdapat DPRD sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.