PENGGUNAAN DRONE PENYERANG DALAM PEPERANGAN BERDASARKAN PRINSIP PEMBEDA HUKUM PERANG

Dunia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat seperti penggunaan drone dalam peperangan. Dewasa ini mereka dapat menyerang target menggunakan senjata yang telah dipasang kepadanya. Ketentuan Article 23 Hague Convention IV Respecting the Laws and Customs of War on Land 1907dan Article 35 Protocol Additional Of The Geneva Convention 1949 and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts mengatur batasan penggunaan senjata dalam perang yaitu berupa larangan menggunakan racun, senjata beracun, senjata proyektil atau bahan yang menyebabkan penderitaan tidak perlu. Kemudian terkait penggunaan drone dalam peperangan menjadi menarik untuk diteliti, karena terjadi kekosongan hukum atas penggunaan drone dalam hukum perang. Selain itu, dipertanyakan apakah penggunaan drone ini sesuai dengan prinsip pembeda yang merupakan kewajiban para pihak bersengketa untuk membedakan antara kombatan dengan penduduk sipil dan objek serangan dengan objek sipil.rnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif theoretical research. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer seperti konvensi dalam hukum perang, bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia. Metode analisis bahan hukum yang digunakan yaitu metode preskripstif deduktif. Hasil penelitian menyatakan bahwa drone memiliki kemampuan yang berbeda. Drone tipe Kargu dapat beroperasi secara semi-otonom maupun dikendalikan secara manual. Dan drone tipe MQ-Reaper dikendalikan oleh operator manusia. Penggunaan drone dalam peperangan tidak sesuai dengan prinsip pembeda karena beresiko melanggar prinsip pembeda hukum perang serta melanggar hak penduduk sipil dan kombatan.rnKata Kunci : Drone, Perang, Prinsip Pembeda.