Penyitaan Akun Sosial Media Sebagai Barang Bukti Dalam Hukum Pidana Indonesia

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dapat memunculkan berbagai jenis kejahatan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat melanggar ketentuan hukum yang dilakukan menggunakan sosial media. Penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah akun media sosial dapat dikualifikasikan sebagai benda di dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP mengenai penyitaan terhadap benda yang dapat disita.rnMetode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau theoretical research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Metode analisis bahan hukum menggunakan metode analisis kualitatif. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.rnHasil penelitian ini menunjukkan, bahwasannya penyitaan terhadap sistem elektronik, akun media sosial dapat disita, karena akun sosial media termasuk benda dan termasuk kedalam klasifikasi benda yang dapat dijadikan obyek berupa hak milik. Sehingga dalam hal ini akun sosial media termasuk kedalam kualifikasi benda secara hukum benda dan tidak dapat diberlakukannya atas penyitaan terhadap akun sosial media karena memenuhi syarat materiil dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP maupun pasal 6 UU ITE Nomor 11/2008 terkait menjamin keutuhan, ketersediaan, keamanan, keotentikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut akun sosial media tidak dapat dikualifikasikan sebagai benda, sehingga penyidik dapat melakukan perbuatan berupa memutus akses akun tersebut dengan pemiliknya sehingga dapat dilakukan penyitaan.