TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKAD KERJASAMA PERTANIAN GARAM DI DESA PADELEGAN KEC. PADEMAWU KAB. PAMEKASAN

Muza>ra’ah merupakan akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dengan bagian tertentu dari hasil panen dengan modal yang berasal dari pemilik lahan. Akad kerjasama pertanian garam yang terjadi di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dilakukan secara lisan tanpa menghadirkan saksi dan jangka waktu berakhirnya akad tersebut juga tidak ditentukan dengan jelas sejak awal akad. Sehingga dalam akadnya dikhawatirkan jika di kemudian hari terdapat masalah dan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Penulis menemukan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana praktek akad kerjasama pertanian garam di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?, 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek akad kerjasama pertanian garam di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah field research atau studi lapang. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif.
Adapun hasil dari penelitian ini bahwa praktek akad kerjasama pertanian garam di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan menggunakan akad muza>ra’ah. Akad tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pemilik lahan dan penggarap dalam bentuk pernyataan lisan tanpa menghadirkan saksi dengan sistem bagi hasil yaitu 1/2, 1/3, atau 1/5 tergantung pada kesepakatan di awal akad. Mengenai akad dalam bentuk pernyataan lisan dan tanpa menghadirkan saksi dalam hukum Islam tetap dianggap sah namun bukti tertulis juga dibutuhkan jika ada permasalahan di kemudian hari. Berkaitan dengan jangka waktu yang tidak disebutkan di awal akad menurut jumhur ulama tidak sah, namun menurut Imam Hanafi hukumnya sah walaupun dalam akad tidak menyebutkan jangka waktunya.