Kepastian Hukum Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan awal baru terkait dengan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Terlihat jelas dalam aturan tersebut pengisian anggota BPD dapat dilakukan melalui pemilihan langsung secara demokratis. Hal ini sebagai bentuk nyata dari adanya penerapan demokrasi dan demokratisasi di tingkat desa. Pengisian anggota BPD yang dipilih melalui pemilihan langsung secara demokratis menimbulkan permasalahan baru. Mulai dari adanya bentuk kecurangan hingga intervensi dari pihak tertentu dalam proses pemilhan yang tentunya hal ini berimplikasi pada hasil pemilihan anggota BPD nantinya. Sehingga perselisihan terhadap hasil pemilihan anggota BPD yang dipilih melalui pemilihan langsung tidak dapat dihindarkan karena hal tersebut sangat merugikan pihak prinsipal calon anggota BPD. Sejauh ini dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan BPD, belum memberikan kepastian hukum terkait dengan upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh calon anggota BPD apabila sewaktu-waktu terdapat perselisihan hasil pemilihan tersebut. Hal ini diakrenakan belum adanya pengaturan secara pasti terkait konsep penyelesaian perselisihan hasil pemilihan anggota BPD yang dipilih melalui pemilihan langsung dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Isu hukum terkait dengan kepastian hukum penyelesaian perselisihan hasil pemilihan anggota BPD yang dipilih melalui pemilihan langsung tersebut diteliti dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Hal ini dilakukan guna menghasilkan suatu jawaban terkait dengan isu hukum yang diangkat secara komprehensif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, untuk memberikan kepastian hukum terhadap calon annggota BPD yang merasa dirugikan haknya terkait dengan adanya perselisihan hasil pemilihan anggota BPD yang dipilih melalui pemilihan langsung, harus ada perubahan pengaturan dalam materi muatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan terkait dengan konsep kewenangan yang dimiliki oleh Bupati/Walikota selaku kepala daerah dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, dapat juga kemudian diterapkan terhadap perselisihan hasil pemilihan BPD. Mengingat, secara teoritis dan yuridis kedudukan antara BPD dan Kepala Desa sejajar dalam menjalankan fungsinya pada tingkat pemerintahan desa.