TRUNOJOYO-Tugas Akhir-7493-100111100079_ABSTRACTpdf.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (153kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-7493-100111100079_COVER.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-7493-100111100079_CHAPTER 1.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (264kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-7493-100111100079_CHAPTER 2.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (336kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-7493-100111100079_CHAPTER 3.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (210kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-7493-100111100079_CHAPTER 4.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (149kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-7493-100111100079_REFERENCES.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (187kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-7493-100111100079_APPENDICES.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (290kB)
Abstract
Semakin hari jumlah masyarakat Indonesia semakin bertambah, begitu pula dengan permasalahan – permasalahan hukum dimasyarakat semakin bertambah pula salah satunya dibidang perkawinan, masalah perkawinan begitu flexibel masalah yang muncul baik sebelum adanya peraturan yang mengatur maupun sesudah adanya peraturan yanmg mengatur tentang perkawinan yaitu undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan, terkait Peraturan yang mengatur tentang perkawinan kedua atau poligami bagi Pegawai Negeri Sipil sangat dibatasi berdasarkan jumlah kasus penyimpangan dan ketidakseimbangan keluarga poligami. Seperti poligami adalah ilegal, pecahnya rumah tangga, tidak adanya keamanan ekonomi dan keadilan, penindasan terhadap perempuan, dan anak-anak terlantar dan juga sebelum adanya peraturan tersebut perkawinan di Indonesia menganut hukum adat kepercayaan dan hukum agama, setelah adanya peraturan tentang peraturan perkawinan timbul salah satu permasalahan yaitu pasal 2 ayat 2 yaitu “ Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku” sehingga setiap orang yang melakukan perkawinan sebelum adanya peraturan tersebut harus mengajukan permohonan pencatatan perkawinan mereka atau permohonan Isbath nikah. Akan tetapi kesadaran hukum masyarakat Indonesia sangatlah lemah dikarenakan berbagai faktor, realita yang terjadi masih banyak masyarakat yang melakuakan perkawinan dengan menganut kepercayaan dan agamanya masing – masing tanpa mencatatkan pada Negara. Masyarakat akan sadar pentingnya pencatatan perkawinan ketika mereka mengalami permasalahan dalam pernikahan yang tidak dicatatkan yang berdampak merugikan kebanyakan terhadap kaum perempuan dan anak – anak , ada juga yang memanfaatkan ini untuk penyelundupan hukum yaitu untuk melakukan nikah siri atau poligami, sehingga peranan hakim dalam perkara ini harus teliti dan hati – hati dalam memutus perkara itsbat nikah selain untuk kemaslahatan umat juga akan sangat berdampak kepada kaum perempuan dan anak – anak.
Kata kunci : Poligami, Pencatatan Perkawinan
| Item Type | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Thesis Type | S1 |
| Creators | Creators NIM FIKY MAULANA |
| Department | Ilmu Hukum |
| Uncontrolled Keywords | Poligami, Pencatatan Perkawinan |
| Divisions | Fakultas Hukum > S1 - Ilmu Hukum |
| Additional Information | elib mass import |
| Depositing User | Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id |
| Date Deposited | 19 Oct 2026 18:08 |
| Last Modified | 24 Oct 2026 16:53 |
| URI | https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/9061 |
