Alternatif Pemilihan Bentuk Badan Hukum Lembaga Keuangan Mikro Dibawah BUMDES

BUMDes diatur oleh berbagai undang-undang, berfungsi sebagai badan hukum dalam sektor keuangan mikro untuk mendukung masyarakat desa. BUMDes dapat menjalankan LKM memberikan pinjaman bagi usaha mikro, namun banyak yang belum memiliki izin resmi ataupun berbadan hukum sesuai dengan UU LKM (koperasi atau PT). Masalah ini menekankan pentingnya memilih bentuk badan hukum yang tepat agar BUMDes dapat beroperasi secara legal dan efektif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis kesesuaian koperasi sebagai badan hukum Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di bawah BUMDes. Pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan dengan data yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Analisis dilakukan secara preskriptif untuk memberikan argumentasi dan penilaian terhadap kesesuaian hukum, berdasarkan peraturan yang relevan dan literatur hukum yang mendukung penelitian ini. BUMDes dapat menjalankan LKM sebagai koperasi atau PT sesuai UU No. 1 Tahun 2013, namun UU LKM dan PP No. 11 Tahun 2021 tidak memberikan kriteria jelas. LKM disebut dua kali dalam PP BUMDes tanpa penjelasan mendalam, menciptakan ambiguitas. antara BUMDes dan LKM menunjukkan bahwa keduanya berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan partisipatif. BUMDes dan koperasi berfokus pada kesejahteraan masyarakat, sedangkan PT lebih mengutamakan keuntungan, mengabaikan partisipasi masyarakat. Pengaturan badan hukum LKM di bawah BUMDes tidak jelas, karena UU LKM dan PP BUMDes kurang memberikan pedoman. Koperasi lebih sesuai daripada PT karena prinsip partisipatifnya dan struktur pengelolaan demokratis. Pemerintah disarankan merevisi PP BUMDes untuk menambah kriteria dan melakukan sosialisasi kepada pengelola BUMDes mengenai regulasi serta perbedaan antara koperasi dan PT.