Pemenuhan Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Di Rumah Potong Hewan Bangkalan

Bangkalan merupakan kota yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, namun pada Rumah Potong Hewan yang ada belum melakukan sertifikasi halal. Oleh karena itu, urgensi dalam penelitian ini memberikan masukan terkait pemenuhan kewajiban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan fakta serta pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Rumah Potong Hewan Bangkalan memiliki beberapa ketidaksesuaian untuk memenuhi pendaftaran sertifikasi halal pada Rumah Potong Hewan. Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan telah melakukan pendaftaran sertifikasi halal Rumah Potong Hewan Bangkalan, akan tetapi Rumah Potong Hewan Bangakalan belum memenuhi persyaratan ketersediaan Sumber Daya Manusia yakni Juru Sembelih Halal serta belum memenuhi Sistem Jaminan Produk Halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kendala pelaksanaan sertifikasi halal juru sembelih RPH Bangkalan disebabkan oleh kesadaran diri juru sembelih dan kepedulian pemerintah atas pentingnya sertifikasi halal. Sertifikasi halal ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan daging halal sebagai syarat sertifikasi halal jalur self declare bagi usaha mikro kecil (UMK) dapat terpenuhi.