URGENSI PENGAWASAN ETIKA HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK UPAYA MEWUJUDKAN INTEGRITAS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023)

Putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan putusan yang mengubah persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu 2024. MKMK menyatakan bahwa sembilan hakim konstitusi yang memutus perkara tersebut melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Hal tersebut tertuang dalam 4 Putusan MKMK. Dengan masih adanya kasus-kasus pelanggaran etik yang dilakukan, hal ini memberikan sinyal bahwa belum optimalnya pengawasan dalam lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi. Maka menarik dilakukan penelitian terkait bagaimana implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 terhadap independensi hakim Mahkamah Konstitusi. Serta bagaimana urgensi pengaturan pengawasan etika hakim mahkamah konstitusi.rnJenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah jenis pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif.rnHasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 terhadap independensi hakim Mahkamah Konstitusi yakni adanya kecacatan yang mengarah pada terjadinya pelanggaran kode etik oleh hakim MK selama proses persidangan putusan tersebut sehingga mengakibatkan hilangnya independensi hakim MK, dan dikeluarkannya 4 putusan MKMK. Hal ini memberikan sinyal bahwa belum optimalnya pengawasan dalam lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi. Urgensi pengaturan pengawasan etika hakim mahkamah konstitusi yakni belum optimalnya pengawasan internal dalam lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi. Maka perlu adanya penataan kembali sistem pengawasan serta pengelolaan kelembagaan Mahkamah Konstitusi baik secara internal maupun eksternal. Kata Kunci: Pengawasan, Integritas, Etika, Hakim MK