Kesesuaian Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Bagi Korban Perkosaan dan Indikasi Kedaruratan Medis dalam Prespektif Hukum Positif di Indonesia

Aborsi merupakan suatu perbuatan menggugurkan atau menghilangkan janin dalam kandungan secara sengaja. Tindakan aborsi di Indonesia dipandang sebagai suatu tindak pidana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia aborsi dikecualikan bagi korban perkosaan dan indikasi kedaruratan medis. Namun dalam pengaturan pokok aborsi tidak sesuai dengan aturan yang relevan dalam mengatur mengenai aborsi seperti dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian tentang pengecualian aborsi bagi korban perkosaan dan indikasi kedaruratan medis di Indonesia.rnJenis penlitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yang menggunakan metode pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) yang digunakan untuk mengkaji kesesuaian pengaturan aborsi legal bagi korban perkosaan dan indikasi kedaruratan medis dalam hukum positif di Indonesia dari segi peraturan perundang-undangan, konsep dan teori-teori terkait dan kasus mengenai aborsi bagi korban perkosaan dan indikasi kedaruratan medis di Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukkan dalam pengaturan aborsi bagi korban perkosaan dan indikasi kedaruratan medis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terdapat ketidaksesuaian dengan aturan lainnya yang relevan. Dengan adanya ketidaksesuaian tersebut berakibat adanya konflik norma dan adanya ketidakpastian hukum mengenai pengaturan aborsi di Indonesia.