REAKTUALISASI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI MEKANISME PERADILAN ADAT

ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji penyelesaian tindak pidana secara musyawarah untuk secepat mungkin diadakan perdamaian dengan menggunakan peradilan adat. Masalah yang diteliti adalah hambatan yuridis reaktualisasi peradilan adat yaitu berupa hambatan dari segi perundang-undangan maupun dari segi struktur peradilan di dalam sistem hukum nasional dan langkah-langkah yuridis dalam reaktualisasi peradilan adat.
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.
Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa penyelesaian tindak pidana tidak hanya melalui peradilan negara tetapi bisa juga melalui peradilan adat dengan menggunakan hukum yang masih berlaku di daerah masyarakat setempat. Hal ini sesuai kenyataan yang ada bahwa masyarakat adat setempat lebih memilih menyelesaikan perkaranya melalui mekanisme peradilan adat dibanding melalui peradilan negara, akan tetapi yang menjadi hambatan yuridis dalam reaktualisasi peradilan adat saat ini adalah perundang-undangan yang sifatnya nasional masih belum mengakui peradilan adat dan hanya kebijakan legislasi yang bersifat lokal saja yang mengakui. Hambatan terbesarnya salah satunya adalah dengan masih berlakunya asas legalitas di hukum pidana Indonesia yang mematikan hukum adat itu sendiri. Dari segi struktur peradilan adat sampai sekarang belum masuk ke dalam badan peradilan negara walaupun dalam realitanya peradilan adat sering digunakan oleh masyarakat adat setempat untuk menyelesaikan perkara khususnya pidana yang hal ini tidak diatur oleh Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam reaktualisasi peradilan adat dapat dilakukan melalui jalur peradilan, menggunakan "pintu" masuk melalui Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, di samping itu melalui jalur legislasi atau perundang-undangan dengan memperluas pengertian asas legalitas di konsep RUU KUHP. Reaktualisasi peradilan adat dalam kasanah kehidupan hukum pidana nasional juga muncul dari kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmiah dan akademis (keilmuan).
Kata kunci: Peradilan Adat - Penyelesaian Tindak Pidana – Hukum Adat