Urgensi pengaturan perlindungan bagi juctice collaborator dalam undang undang untuk tindak pidana tertentu di Indonesia

Justice Collaborator adalah pelaku tindak pidana yang mengakuirnperbuatannya dan memberikan kesaksian dalam persidangan, tetapi bukan sebagairnpelaku utama. Pengaturan Justice Collaborator diatur dalam Surat EdaranrnMahkamah Agung No. 4 Tahun 2011, sementara perlindungan mereka diaturrndalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi danrnKorban. Namun, pengaturan ini belum mencakup mekanisme perlindungan yangrnlengkap dan spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukumrnpositif Indonesia mengatur perlindungan Justice Collaborator, dengan fokus padarnkekosongan regulasi dan rekomendasi perbaikan.rnPenelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatanrnperundang-undangan untuk menelaah regulasi terkait serta pendekatan konseptualrnuntuk memahami konsep perlindungan hukum bagi Justice Collaborator. Bahanrnhukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sepertirnundang-undang, buku hukum, jurnal ilmiah, dan kamus hukum. Data dianalisisrnsecara preskriptif untuk memberikan argumentasi terkait urgensi reformasirnperlindungan hukum.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pengaturan perlindungan bagirnJustice Collaborator dalam undang- undang untuk tindak pidana tertentu dapatrndilihat dari perspektif filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis,rnperlindungan harus sesuai dengan nilai Pancasila untuk menjaga keadilan. Secararnyuridis, ada kelemahan signifikan dalam undang-undang yang memerlukanrnreformasi. Dari sudut sosiologis, perlindungan memadai diperlukan agar JusticernCollaborator dapat mendukung keberhasilan sistem peradilan.