PERCERAIAN DI HADAPAN KEPALA DESA SOKET LAOK KECAMATAN TRAGAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Perceraian seharusnya dilakukan di depan sidang pengadilan. Namun, yang terjadi pada warga Desa Soket Laok melakukan perceraian di hadapan kepala desa, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan mengenai status perceraian yang dilakukan di hadapan kepala desa dan kejelasan status sahnya perkawinan yang baru. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan utama adalah pendekatan fakta dilapangan yang kemudian digabungkan dengan pendekatan kualitatif atas hasil penelitian dilapangan. Hasil dari penelitian ini, bahwa kepala desa bukan pihak yang berwenang memutus perceraian, karena undang-undang perkawinan telah menentukan instansi yang berwenang, yaitu pengadilan. Kepala desa tidak memenuhi syarat sebagai hakam, karena hanya terdiri dari satu orang, seharusnya hakam harus terdiri dua orang. Sehingga, keputusan kepala desa tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan keputusannya lemah secara hukum. Selain itu, bahwa kepala desa tidak termasuk dalam kategori sebagai qodhi sebagaimana yang ditentukan dalam Hukum Islam. Hal lain, adalah perceraian di hadapan kepala desa hanya mengundang pelanggaran-pelanggaran lain, seperti perkawinan di bawah tangan, dan perkawinan dengan identitas baru adalah akibat dari perceraian di hadapan kepala desa yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian di hadapan kepala desa hanya akan melahirkan pelanggaran lain. Kepala desa seharusnya menolak dan mengarahkan secara tegas agar perceraian dilakukan melalui sidang pengadilan. Kemudian Kantor Urusan Agama Kecamatan Tragah harus melakukan penelitian dan memeriksa berkas pemohon yang diterima dan terhadap wali secara langsung agar ketertiban administrasi dibidang pencatatan perkawinan dapat tercapai.

Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Kepala Desa