PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT DIKABUPATEN PACITAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRAKTIKNYA

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten pacitan merupakan salah satu daerah diprovinsi
jawa timur yang memiliki berbagai jenis tambang yang cukup baik, yang akhirnya
dimanfaatkan oleh masyarakat lokal untuk dijadikan sebagai salah satu mata pencaharian
mereka sehari-hari. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum untuk melakukan
pengurusan perizinan khususnya para penambang rakyat mengakibatkan banyaknya para
pelaku usaha pertambangan rakyat yang tidak memiliki izin sehingga timbul berbagai
permasalahan yang akan berdampak keapada lingkungan sekitar kegiatan usaha pertambanagn
rakyat dan pemerintah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan pemberian izin usaha
pertambangan rakyat (IPR) di kabupaten pacitan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang ada, baik itu peraturan pusat maupun peraturan daerah, kemudian melakukan penelitian
langsung dilapangan untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut
berjalan dan permasalahan apa saja yang ada dilapangan, serta memperoleh suatu gambaran
terhadap dampak yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan usaha pertambangan rakyat
diwilayah daerah kabupaten pacitan.
Hasil penelitian bahwa mekanisme pemberian izin usaha pertambangan rakyat
dikabupaten pacitan, sudah bukan lagi tanggung jawab pemerintah kabupaten pacitan
melainkan menjadi kewenangan daerah provinsi sehingga segala sesuatu yang berkaitan
dengan perizinan usaha pertambangan rakyat sekarang pengurusan perizinannya berada
ditingkat provinsi, sehingga menimbulkan berbagai masalah terkait dengan perpindahan
kewenangan tersebut. Sehingga memiliki dampak besar terhadap daerah kabupaten pacitan,
masyarakat disekitar usaha pertambangan dan lingkungan hidup dikabupaten pacitan.

Kata Kunci : Perizinan, Pertambangan Rakyat, Dampak Kegiatan Pertambangan.