tinjauan yuridis dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penculikan anak di indonesia

ABSTRAK
Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang sangat meresahkan bagi masyarakat Indonesia. Dan seiring pesatnya perkembangan jaman maka semakin banyak pula kejahatan yang terjadi dan juga macam-macamnya. Akhir-akhir ini banyak sekali muncul kejahatan yang dapat dibilang baru dan marak terjadi di kalangan masyarakat sekitar kita yakni kasus penculikan anak. Pada awalnya penculikan dilakukan oleh orang yang tidak di kenal dengan maksud untuk mendapatkan uang tebusan dari kerabat korban ataupun dengan tujuan untuk menjual korban, namun dengan seiring berkembangnya zaman penculikan juga dilakukan dengan berbagai motif di dalamnya.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan masalah dengan menggabungkan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta menggunakan analisis induktif. Rumusan masalah dalam penulisan ini meliputi kualifikasi perbuatan membawa pergi anak tanpa unsur menyengsarakan termasuk perbuatan penculikan menurut Pasal 328 KUHP atau Pasal 76 F Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan pertanggung jawaban pidana terhadap perbutan membawa pergi anak tanpa unsur menyengsarakan.
Adapun hasil dari penelitian ini, adalah pertama perbuatan membawa pergi anak tanpa unsur menyengsarakan dapat dikualifikasikan sebagai penculikan menurut pasal 328 KUHP, Pasal 76 F Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Kedua, pertanggung jawaban tindak pidana ini tergantung pada kesalahan dan keberadaan alasan penghapusan pidana. Jika dalam pembuktiannya pelaku mengalami ganguan kejiawaan atau bisa dikatakan tidak mampu bertanggung jawab mak pelaku tidak bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Jika dalam pembuktian secara ilmu kejiwaan kondisi pelaku tidak mengalami gangguan jiwa, maka perbuatan tersebut dapat dimasukkan kedalam alsan penghapus pidana putatif sebab pelaku dalam melakukan tindak pidana penculikan tersebut dengan tidak bertujuan jahat. Namun apabila dalam pembuktiannya pelaku terbukti mampu bertanggung jawab dan perbuatannya tidak termasuk dalam alasan penghapus pidana putatif maka pelaku harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata kunci: Pertanggung Jawaban Pidana, Penculikan, Motif Kejahatan.