PROBLEMATIKA HUKUM GUGAT CERAI SEKALIGUS ITSBAT NIKAH DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PADANG NOMOR 1026/PDT.G/2014/PA.PDG

ABSTRAK

Perkawinan di bawah tangan adalah hanya sah menurut hukum agama karena tidak dicatatkan. Apabila ingin dicatat harus melakukan itsbat nikah yakni pengesahan nikah di Pengadilan Agama. Apabila pasangan yang melakukan nikah di bawah tangan hendak melakukan perceraian harus melakukan itsbat nikah sekaligus perceraian, sebagaimana salah satu contoh kasus Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor: 1026/Pdt.G/2014/Pa.Pdg. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan mengenai itsbat nikah sekaligus perceraian, keabsahan persaksian dalam putusan tersebut, serta memperoleh kejelasan apakah itsbat nikah diperlukan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan Pendekatan Peraturan Perundang-Undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa itsbat nikah hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun, Kompilasi Hukum Islam justru memberi kelonggaran terhadap semua perkawinan di bawah tangan. Seharusnya pengaturan itsbat nikah diberi batasan agar tidak melanggar ketertiban perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Pesaksian dalam putusan ini seharusnya tidak diterima karena termasuk tertimonium de auditu yang hal ini tidak sesuai pasal 308 R.bg karena saksi hanya mengetahui dari orang lain harusnya saksi yang dihadirkan adalah yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Setelah Putusan Mahkamah Kontitusi, itsbat nikah dapat dinilai tidak perlu untuk memperoleh akta kelahiran anak, karena anak dapat memperoleh akta melalui mekanisme pengakuan anak yang diatur dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan, pengakuan anak hanya dibuat oleh ayah dengan surat pengakuan bermaterai, pengaturan ini seharusnya dilengkapi dengan tes DNA sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi agar tidak terjadi penyelewengan.

Kata kunci: Itsbat Nikah-Persaksian-Pengakuan anak